Kamis, 30 Juni 2011

Fatwa MUI Soal BBM Picu Kontroversi

Berita ekonomi-bisnis media massa cetak harian yang beredar di Bandung hari ini, antara lain kontroversi fatwa MUI mengenai BBM bersubsidi dan RUPSLB Bank BJB diminta tidak ditunggangi intervensi. Berikut rangkumannya: 

FATWA BBM: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan haram bagi masyarakat kaya untuk menggunakan BBM bersubsidi, dinilai terlalu dipaksakan dan terkesan mencari pembenaran. Fatwa itu menjadi bukti, pemerintah panik dan tidak konsisten dalam membuat kebijakan soal BBM.
"Lebih baik MUI mengkaji ulang dengan hati-hati. Alih-alih membuat masyarakat kaya beralih ke pertamax, citra MUI justru bisa tercoreng," ujar pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi di Bandung. (Pikiran Rakyat)

TIDAK DITUNGGANGI: Pengusaha di Jabar berharap RUPSLB Bank BJB tidak ditunggangi intervensi pihak manapun. Hal itu dinilai sangat penting agar tidak mengganggu kinerja keuangan bank ke depannya. Menurut Wakil Ketua Kadin Jabar Djonny Andhella, intervensi dalam bisnis perbankan sangat berbahaya karena akan menurunkan kepercayaan nasabah.(Pikiran Rakyat)

PENGIRIMAN TKI: Kabupaten Cianjur yang merupakan pemasok TKI terbesar di Jawa Barat dengan negara tujuan Arab Saudi tidak akan mengirim TKI pada 1 Juli. Menurut Kepala Bidang Bina Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Cianjur Finy Hikmat FB, penghentian pemberian surat rekomendasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah pusat yang akan membuat moratorium pengiriman dan penempatan TKI. (Seputar Indonesia Jabar)

BUTUH INVESTOR: Pemkot Cirebon dinilai tidak bisa mengembangkan 19 aset daerah secara optimal. Padahal, jika 19 aset tersebut dikembangkan secara optimal dipastikan dapat memberikan kontribusi utuh pada PAD. (Seputar Indonesia Jabar)

RESI GUDANG: Program resi gudang sulit diterapkan dan diikuti petani di Sumedang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumedang sendiri mengaku sudah beberapa kali ikut serta menyosialisasikan program resi gudang itu, namun minat petani masih minim.
"Sejak 2009 lalu, di Sumedang sudah dibangun gudang di Desa Tolengas, Kecamatan Tomo dan sudah mendapat bantuan stimulant dari pemerintah," kata Plt Kabid Perdagangan. (Tribun Jabar)

HARGA GULA: Memasuki akhir Juni ini, harga gula kelapa di tingkat penderes (perajin) di sentra produksi gula kelapa Ciamis di Kecamatan Lakbok melorot tajam. Harga yang semula Rp7.800 per kg kini menjadi Rp7.000 per kg.

"Mungkin akibat pengaruh tahun ajaran baru," kata H Waris, warga Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok yang juga bandar gula kelapa dengan 300 penderes binaan. (Tribun Jabar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar